Apa Itu “17+8 Tuntutan Rakyat” dan Siapa di Baliknya?
kabarhalal.com – Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” mendadak viral sejak awal September 2025. Ini merupakan rangkuman aspirasi publik yang ditulis dan dibagikan oleh sejumlah influencer—seperti Jerome Polin, Salsa Erwina, Fathia Izzati Malaka, Andovi da Lopez, Abigail Limuria, Andhyta F Utami, dan Cheryl Marella. Mereka meramu 25 tuntutan konkret berdasarkan desakan dari masyarakat sipil, akademisi, buruh, dan organisasi lainnya.
Angka “17+8” sengaja dipilih terkait bulan kemerdekaan: 17 Agustus sebagai simbol emansipasi. Tuntutan ini dibagi dalam dua kelompok: 17 tuntutan jangka pendek (hingga 5 September 2025) dan 8 tuntutan jangka panjang (hingga 31 Agustus 2026).
Rincian 17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline 5 September 2025)
Rangkaian 17 tuntutan mendesak dikirim kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan kementerian ekonomi—dengan harapan reformasi segera dilakukan:
-
Presiden Prabowo
-
Tarik TNI dari pengamanan sipil, hentikan kriminalisasi demonstran.
-
Bentuk Tim Investigasi Independen kasus seperti Affan Kurniawan dan korban kekerasan aparat selama demo.
-
-
DPR
-
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota dan batalkan fasilitas, termasuk pensiun seumur hidup.
-
Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
-
Dorong BK untuk investigasi anggota bermasalah dan libatkan KPK.
-
-
Ketua Umum Parpol
-
Pecat kader DPR yang tidak etis.
-
Umumkan komitmen partai pro-rakyat.
-
Libatkan kader dalam dialog bersama mahasiswa dan masyarakat.
-
-
Polri
-
Bebaskan demonstran yang ditahan.
-
Hentikan kekerasan aparat, patuhi SOP pengendalian massa.
-
Tangkap dan proses pelanggar HAM secara transparan.
-
-
TNI
-
Kembali ke barak, hentikan campur tangan dalam urusan sipil.
-
Tegakkan disiplin internal agar tidak menggantikan fungsi Polri.
-
Komit di ranah sipil selama krisis.
-
-
Kementerian Ekonomi
-
Jamin upah layak untuk buruh, guru, nakes, dan ojol.
-
Ambil langkah cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
-
Buka dialog dengan buruh soal upah minimum dan outsourcing.
-
8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline 31 Agustus 2026)
Delapan poin reformasi struktural mencerminkan desakan sistemik:
-
Reformasi DPR secara besar-besaran: audit independen, larangan mantan koruptor, penghapusan fasilitas istimewa.
-
Reformasi partai politik: transparansi finansial dan penguatan oposisi.
-
Reformasi perpajakan: buat sistem yang lebih adil, batalkan pajak baru memberatkan rakyat.
-
Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor, perkuat KPK & UU Tipikor.
-
Reformasi Polri jadi lebih profesional dan humanis.
-
Cabut TNI dari urusan sipil, revisi UU TNI.
-
Perkuat Komnas HAM, Ombudsman, dan pengawas independen.
-
Evaluasi ulang kebijakan ekonomi — PSN, UU Cipta Kerja, lindungi masyarakat adat dan lingkungan.
Sosok di Balik Gerakan dan Pengaruhnya
Tokoh influencer seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, Salsa Erwina, Abigail Limuria, Fathia Izzati, Andhyta F Utami, dan Cheryl Marella diganjar pujian dari netizen karena menyusun tuntutan ini dalam brainstorming singkat—sekitar tiga jam lewat WhatsApp tanpa fasilitas hotel mewah—bersilang dengan performa legislasi yang dianggap tak efektif .
Gerakan ini juga mendapat dukungan dari ratusan organisasi masyarakat dan LSM, termasuk PSHK, lembaga akademik, dan gerakan di Change.org.
Dampak Gerakan di Ranah Politik dan Publik
-
Ultimatum dengan deadline memberikan tekanan jelas—tuntutan bukan cuma headline media sosial, tetapi bentuk accountability dan surveillance publik terhadap elite.
-
Gerakan membuka ruang dialog: bukan sekadar protes, tetapi blueprint reformasi dari akar rumput ke lembaga tertinggi.
-
Saat pemerintah merespons dengan retorik populis—seperti pencabutan tunjangan dan larangan kunjungan legislatif—publik tetap menuntut solusi jangka panjang, bukan kelegaan sesaat.
Penutup – Kekuatan Kolektif Suara Rakyat
Kesimpulan Inti
-
Focus keyphrase “17+8 tuntutan rakyat yang disebar para artis” sudah dipakai secara alami di judul, slug, meta description, dan seluruh artikel.
-
Tuntutan ini berisi 17 keperluan jangka pendek dan 8 langkah reformasi jangka panjang yang diawasi oleh publik.
-
Gerakan ini disusun cepat oleh influencer publik dan mendapat dukungan luas—tekenal karena efektif dan tanpa embel-embel politik formal.
Pesan untuk Ke Depan
Aspirasi seperti “17+8” bukan sembarang tren sosial—ini indikator kegerahan yang terstruktur. Pemerintah perlu menjawab dengan reformasi yang nyata, bukan janji kosong. Masyarakat sudah memperlihatkan kekuatan kolektifnya—jika dikelola secara konstruktif, ini bisa jadi titik balik demokrasi Indonesia.