Latar Belakang dan Konteks Setahun Kepemimpinan Prabowo Subianto
setahun kepemimpinan Prabowo Subianto menandai periode penting dalam lanskap politik nasional Indonesia. Presiden Prabowo yang mulai menjabat pada Oktober 2024 memasuki usia satu tahun pemerintahan di bulan Oktober 2025. Antara News+2The Diplomat+2
Dalam periode ini, publik menyoroti bagaimana pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi politik besar-besaran, menggabungkan berbagai partai dan figur politik dalam koalisi agar stabilitas pemerintahan terjaga. Antara News
Namun, selain konsolidasi, periode tersebut juga diwarnai kritik dari sektor masyarakat sipil tentang tata kelola, kebebasan publik, serta transparansi kebijakan — menjadikan tema demokrasi dan akuntabilitas sebagai bagian sentral dalam mengulas setahun kepemimpinan Prabowo Subianto.
Konsolidasi Kekuasaan dan Strategi Politik Pemerintahan
Pada aspek setahun kepemimpinan Prabowo Subianto, salah satu titik sorotan utama adalah strategi konsolidasi politik yang dijalankan oleh pemerintahan. Dalam satu tahun tersebut, Prabowo berhasil membangun kekuatan koalisi yang sangat dominan di parlemen — sekitar 81 % dari kursi DPR, dengan sebagian besar partai utama bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Antara News
Langkah-langkah konsolidasi ini meliputi penunjukan tokoh dari partai oposisi sebelumnya ke dalam kabinet, sehingga meminimalisir friksi politik dan meningkatkan stabilitas legislatif. Sebagai contoh, penempatan figur dari partai PKB dan PKS dalam jabatan menteri menjadi bagian dari strategi inklusif namun sekaligus memperkuat dominasi eksekutif. Antara News
Meski demikian, strategi ini menimbulkan pertanyaan terkait pluralisme politik dan mekanisme check-and-balance: ketika semua atau sebagian besar kekuatan politik tergabung dalam satu koalisi besar, maka ruang kritik dan oposisi bisa menjadi terbatas. Inilah salah satu tantangan utama dalam menganalisa setahun kepemimpinan Prabowo Subianto.
Kritik Publik, Demonstrasi Mahasiswa dan Demokrasi
Bagian penting dari setahun kepemimpinan Prabowo Subianto adalah adanya gelombang kritik sosial yang cukup signifikan, khususnya dari mahasiswa dan kelompok masyarakat yang menilai kebijakan pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan publik. Misalnya, pada 20 Oktober 2025, sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa di Jakarta menandai satu tahun pemerintahan Prabowo, dengan kritik terhadap program “makan gratis” dan kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Reuters
Lebih jauh, analis menyebut bahwa Indonesia bisa memasuki “dekade protes” apabila pemerintah tidak menanggapi kemarahan struktural masyarakat, termasuk ketimpangan ekonomi, terbatasnya mobilitas sosial, dan menyurutnya ruang partisipasi politik. AIIA
Di bidang hak asasi manusia dan kebebasan sipil, lembaga seperti KontraS mencatat penurunan dalam penegakan HAM, pengawasan publik terhadap institusi keamanan dan pembatasan terhadap ruang sipil selama satu tahun pemerintahan Prabowo. Kontras
Dengan demikian, meskipun setahun kepemimpinan Prabowo Subianto dicatat oleh pemerintah sebagai fase stabilisasi dan pembangunan, dari sisi demokrasi publik terdapat catatan-catatan yang penting untuk dicermati.
Kebijakan Ekonomi, Sosial dan Implikasinya
Dalam periode setahun kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan sosial-ekonomi menjadi sorotan utama karena memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan warga negara. Pemerintahan ini meluncurkan program “makan gratis” untuk siswa dan ibu hamil sebagai bagian dari janji kampanye, namun implementasinya menghadapi persoalan seperti insiden keracunan massal dan tantangan pembiayaan. The Diplomat+1
Secara fiskal, pemerintah meningkatkan belanja sosial dan pengeluaran besar, tetapi hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal jangka panjang dan penurunan pendapatan pajak relatif terhadap PDB. The Diplomat+1
Dari sudut pandang demokrasi, kebijakan ekonomi ini juga terkait dengan konsolidasi kekuasaan: misalnya, sinergi antara program pembangunan negara dan militerisasi program sosial, yang beberapa analis nilai sebagai kebijakan populis namun dengan dampak dalam memperluas pengaruh militer dan birokrasi dalam ranah sipil. East Asia Forum+1
Dengan demikian, kebijakan ekonomi-sosial dalam setahun kepemimpinan Prabowo Subianto tak hanya soal pembangunan, tetapi juga soal pemilahan antara efek jangka pendek dan konsekuensi jangka panjang terhadap demokrasi dan kesejahteraan.
Tantangan Utama dan Prospek ke Depan
Melihat ke depan, setahun kepemimpinan Prabowo Subianto menghadapkan pemerintahan pada beberapa tantangan yang cukup besar.
Pertama, soal legitimasi publik dan kepercayaan: apabila gelombang kritik, demonstrasi dan ketidakpuasan publik terus naik, maka stabilitas politik yang dibangun lewat konsolidasi bisa terkikis. Protes mahasiswa yang muncul dan analisis tentang “dekade protes” menunjukkan bahwa pemerintahan perlu membuka ruang dialog dan partisipasi nyata.
Kedua, soal demokrasi dan institusi: konsolidasi kekuasaan dan pelemahan lembaga pengawas sipil bisa menimbulkan kerentanan terhadap pengembalian ke praktik non-demokratis. Laporan bahwa kebebasan sipil Indonesia tergolong “Partly Free” oleh Freedom House menunjukkan bahwa tantangan institusional masih nyata. Freedom House
Ketiga, soal kapasitas implementasi kebijakan: program sosial dan fiskal besar harus diimbangi dengan manajemen yang baik agar tidak menimbulkan hasil yang kontra-produktif, seperti insiden pangan sekolah atau penurunan layanan infrastruktur lokal.
Keempat, soal ekonomi global dan persaingan geopolitik: konsolidasi kekuasaan domestik seringkali terkait dengan penguatan militer, diplomasi dan hubungan internasional—hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara keamanan, demokrasi dan pembangunan ekonomi.
Secara keseluruhan, meski setahun kepemimpinan Prabowo Subianto membawa kesempatan untuk percepatan pembangunan dan stabilitas politik, prospek jangka panjang sangat bergantung pada sejauh mana pemerintahan mampu menggabungkan pembangunan dengan demokrasi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Penutup
Menyimpulkan bahwa setahun kepemimpinan Prabowo Subianto merupakan fase transformasi politik yang penting bagi Indonesia: dari konsolidasi kekuasaan, kebijakan sosial-ekonomi ambisius, hingga kritik publik dan dinamika demokrasi. Pemerintahan ini menawarkan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan pembangunan, namun juga membawa tanggung jawab besar dalam menjaga kebebasan, partisipasi dan keberlanjutan demokrasi.
Bagi publik dan pelaku politik, ini bukan hanya soal satu tahun — melainkan momentum untuk menetapkan arah lima tahun ke depan. Jika langkah-langkah berikutnya dipilih dengan hati-hati, Indonesia bisa memperkuat posisinya sebagai demokrasi modern yang dinamis. Sebaliknya, jika tantangan ditangani dengan pendekatan tertutup, maka potensi kemunduran demokrasi akan menjadi ujian bagi bangsa. Mari terus menyimak dan menyuarakan peran kita dalam demokrasi Indonesia.
Referensi
-
“Indonesian students stage protest as Prabowo marks one year in office”. Reuters. Reuters
-
“Is Indonesia entering a decade of mass protests?” Australian Outlook. AIIA
-
“Freedom in the World 2025 Country Report – Indonesia”. Freedom House. Freedom House
-
“International Notification One Year Under Prabowo-Gibran: A Sharp Decline in Human Rights Enforcement”. KontraS. Kontras
